Ekonomi Bencana (Economics of Disaster)

Banjir Jakarta akan menjadi bahan pembicaraan yang panjang sampai beberapa tahun ke depan, terutama menjelang Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden tahun 2014. Dampak politik banjir besar yang melumpuhkan Jakarta mungkin akan merubah beberapa peta kekuasaaan di tanah air. Bukan hanya karena banyaknya posko bencana berbendera partai yang beroperasi, tapi juga isu banjir akan sangat mudah dijadikan komoditas politik praktis.

Nama Jokowi-Ahok mungkin akan dihujat atau dibela mati-matian ikutan rontoknya perekonomian ibu kota, meskipun masih belum ‘se-populer’ Foke ketika banjir melanda tahun-tahun sebelumnya. Namun yang jelas, keberhasilan atau kegagalan penanganan bencana banjir kali ini akan menentukan nasib partai pendukung Jokowi-Ahok dalam pemilu 2014, dan tentu saja bagi lawan-lawan mereka. 

Dampak bencana memang lebih menguntungkan politisi dibandingkan pelaku ekonomi.  The New Yorker , dalam liputan pasca badai Sandy di Amerika Serikat menyimpulkan:

Politically speaking, it’s always easier to shell out money for a disaster that has already happened, with clearly identifiable victims, than to invest money in protecting against something that may or may not happen in the future. (That) voters reward politicians for spending money on post-disaster cleanup, but not for investing in disaster prevention, and it’s only natural that politicians respond to this incentive. 

Terlepas dari isu politik, banjir kali ini juga menyisakan banyak pekerjaan rumah besar bagi pemerintah DKI Jakarta dan pemerintah pusat. Isu pemindahan ibu kota kembali marak dan semakin mendesak untuk diprogramkan. Infrastruktur Jakarta yang compang-camping, terutama maju mundurnya proyek MRT dan monorail, merupakan sebagian kecil dari daftar penjang pekerjaan yang harus segera di tangani pemerintah. 

Saat-saat seperti mungkin sebagian akan kembali teringat kesigapan penanganan bencana ketika banjir yang serupa melumpuhkan tol bandara tahun 2007. Apakah sense of urgency yang sama masih ada dalam pemerintahan SBY sekarang? Susah disimpulkan. Namun dengan atau tanpa pemimpin seperti JK, pemerintah pusat sudah sepantasnya mengambil alih sebagian besar beban pembangunan Jakarta.

Dalam konteks perencanaan jangka panjang, bencana kali ini menyisakan beban dan tanggung jawab besar bagi perencana pembangunan negara ini. Sudah saatnya pendekatan pembangunan juga mempertimbangkan bencana dan mitigasinya, mengingat kondisi geografis dan skala kerusakan lingkungan di Indonesia. Pendekatan pertumbuhan ekonomi an sich (growth) sudah seharusnya diketepikan, atau diimbangi dengan pendekatan yang lebih komprehensif, dengan misalnya mengutamakan pembangunan insani (human development), pro-poor (yang pada kenyataannya lebih banyak sebagai lip service para teknokrat), atau mempertimbangkan faktor kelestarian lingkungan.

Identifikasi dampak dan mitigasi bencana yang menyeluruh juga harus menjadi konsideran utama dalam menentukan strategi pembangunan nasional ke depan. Banyak negara sudah mengadopsi dan menjadikan disaster management sebagai salah satu variabel penting dalam pembangunan, apalagi negara-negara yang rentan dengan bencana seperti Jepang atau pada satu waktu, Belanda. Indonesia yang dikelilingi ring of fire, kebakaran hutan dan banjir setiap tahun, serta potensi gempa dan tsunami yang mampu menghancurkan sebagian wilayah negeri ini, sudah sepantasnya berfikir lebih strategis dalam hal bencana.

Dampak Bencana terhadap perekonomian

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Dr. Sutopo Purwo Nugroho menulis artikel yang sangat menarik di Majalah Global Review. Berikut kutipannya.

Indonesia mengalami bencana yang semakin sering dan menimbulkan kerusakan yang sangat besar setiap tahunnya. Besarnya kerusakan dan kerugian akibat dampak bencana dapat dilihat dari data berikut:-       Tsunami Aceh (2004) menimbulkan kerusakan dan kerugian sebesar Rp 39 triliun.
-       Gempabumi Yogyakarta dan Jawa Tengah Rp 27 triliun (2006),
-       Banjir Jakarta tahun 2007 Rp 4,8 triliun,
-       Gempabumi Sumbar Rp 21,6 triliun (2009), dan
-       Letusan Gunung Merapi tahun 2010 sebesar Rp 3,56 triliun.

Kerugian yang harus ditanggung negara memang sangat besar, terutama jika dibandingkan dengan kebutuhan untuk pembangunan lainnya. Misalnya, pembangunan jembatan Suramadu ‘hanya’ memerlukan sekitar Rp 4,5 triliun, sementara kebutuhan anggaran untuk penyelenggaraan jaminan sosial, yang bisa dinikmati oleh 60% masyarakat miskin, memerlukan biaya sebesar Rp 25 triliun.

Secara fiskal, dampak bencana secara nasional masih relatif kecil. Misalnya, biaya penanganan kerugian Tsunami di Aceh tahun 2004 hanya sebesar 0,3% dari total produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Namun bagi ekonomi daerah yang terkena bencana, kerugian bisa mencapai sebesar 45% dari produk domestik regional bruto (PDRB) Aceh (tsunami), gempa di Yogyakarta membebani 41% PDRB DIY, dan gempabumi tahun 2009 membebani PDRB Sumatera Barat sebesar 30%.

Secara global, dampak bencana terhadap perekonomian dunia juga cukup fantastis. Dalam laporan tahunannya Annual Disaster Statistical Review 2011, Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED), mensinyalir dalam tahun 2011 sebesar US$366 miliar dihabiskan oleh berbagai negara untuk menangani lebih dari 330 bencana yang terjadi diberbagai belahan bumi. Angka ini jauh melebihi nilai kerugian ekonomi dari bencana tahun 2005 (US$ 246,8 miliar), atau membengkak sekitar 235% dari rata-rata kerugian tahunan sepanjang tahun 2001 sampai 2010, yaitu sebesar US$109,3 miliar.

Lembaga ini juga melaporkan bahwa sepanjang 2000-2011, lima Negara tercatat sebagai tempat yang paling sering dilanda bencana, yaitu China, Amerika Serikat, Filipina, India dan Indonesia.  Sebanyak 79,2% dari bencana dunia terjadi di lima negara ini. Tidak heran kalau kemudian kawasan Asia dicatat sebagai kawasan paling rawan bencana, dengan kejadian mencapai 44%, diikuti oleh kawasan Amerika (28%), Afrika (19,3%), Eropa (5,4%) dan Oceania (3,3%).

Menariknya, banjir merupakan bencana yang paling sering terjadi di Asia, terutama di Pakistan, Bangladesh dan Filipina, dengan kontribusi sebesar 44%. Selain itu bencana banjir juga menelan korban jiwa paling besar (54%) dan menjadi penyebab terbesar rusaknya infrastruktur ekonomi (56%), dibandingkan bencana-bencana yang lain.

Solusinya?

a.  Disaster Risk Reduction (DRR)

Disaster Risk Reduction merupakan salah satu strategi yang semakin sering disebut dalam diskursus penanganan bencana, dan bahkan dalam konteks foreign aid atau pembangunan internasional oleh lembaga multilateral atau negara-negara donor. Secara sederhana, DRR merupakan langkah preventive yang harus diambil oleh negara-negara yang rentan bencana dalam mendesain berbagai rencana pembangunan. Salah satu aspek yang sering disebut dalam konteks DRR adalah mitigasi perubahan iklim.

Oleh karena itu, semakin banyak bantuan/pinjaman luar negeri yang diarahkan untuk mitigasi bencana dan menangani dampak perubahan iklim. Salah satu yang cukup fenomenal adalah dana hibah pemerintah Norwegia sebesar US$ 1 miliar untuk penanggulangan dampak perubahan iklim dan pengelolaan hutan.

Secara praktis DRR juga berarti melakukan berbagai upaya pencegahan terhadap bencana-bencana yang kita sudah tahu akan sering menimpa negara kita.

Gempa bumi misalnya. Meskipun Indonesia lebih sering mengalami gempa dan kawasan yang sepuluh kali lipat dibandingkan Jepang, namun jumlah seismograph di Indonesia cuma 160 sementara Jepang mempunyai alat pendeteksi gempa sebanyak 1,000 buah.

Dalam kasus banjir Jakarta, tentu saja ada beberapa langkah pencegahan yang harus dilakukan. Diantara yang urgen adalah meneruskan pembuatan beberapa kanal yang pelaksanaannya sempat macet, membuka beberapa kawasan atau sumur resapan, menghentikan konversi kawasan hijau menjadi komersial (kalau perlu re-konversi mall-mall menjadi taman terbuka), dan berbagai langkah common sense lainnya.

Dan yang tidak kalah pentingnya adalah melakukan edukasi publik yang semakin gencar untuk selalu waspada dan siap menghadapi berbagai bencana. Peningkatan kesadaran ini merupakan langkah penting untuk dilakukan, termasuk merubah berbagai kebiasaan buruk soal sampah dan menyediakan berbagai fasilitas di lingkungan kelurahan/RT terkait kesiapan ketika bencana datang.

b. Bencana sebagai tipping point kebijakan

Bencana tsunami Aceh 2004 merupakan tipping point dalam banyak hal. Tsunami yang menyebabkan 190,000 nyawa hilang telah menyebabkan banyak perubahan mendasar bisa diwujudkan di Aceh. Daerah ‘modal’ yang selama puluhan tahun dibayangi konflik bawaan rejim Soekarno dan Soeharto, bisa berdamai di meja perundingan Helsinki pada 15 Agustus 2005.

Pembangunan kembali Aceh pasca tsunami juga memberikan peluang bagi proses rekonstruksi yang nyaris dari nol. Banyak pelajaran yang diambil dari proses rehab-rekon Aceh, baik bagi pemerintah RI dan berbagai lembaga internasional. Kesuksesan penanganan bencana Aceh, seharusnya menjadi pelajaran berharga dalam penanganan bencana lainnya di tanah air dan dunia, sebagaimana banyak lembaga donor dan kemanusiaan yang bertransformasi pasca Aceh.

Dalam kasus bencana banjir Jakarta, hal serupa pernah dilakukan pemerintah ketika memutuskan untuk menambah jalur di ruas tol bandara yang terkena banjir. Proses pelaksanaan penambahan dan peninggian ruas jalan tol ini dilakukan dengan sense of urgency yang tinggi dan dikerjakan secara maraton siang-malam oleh setidaknya empat kontraktor besar BUMN.

Wakil Presiden waktu itu, M. Jusuf Kalla pernah menuturkan dalam satu kesempatan bahwa beliau setiap pagi menelpon menteri Pekerjaan Umum mengenai detil kemajuan pekerjaan tol bandara tersebut. Dengan keterlibatan tingkat tinggi dan semua pihak merasakan adanya keperluan mendesak untuk menyelesaikan pekerjaan secepatnya, pelebaran tol bandara sepanjang 7 km selesai dikerjakan dalam waktu hanya delapan bulan.

Hal yang sama sudah sepantasnya dilakukan dalam masa-masa genting sekarang ini. Pemerintah harus berani mengambil langkah drastis dan strategis untuk menuntaskan persoalan banjir di Jakarta ini, termasuk imbasnya ke Bekasi dan Tangerang. Bencana mungkin merupakan kesempatan yang baik untuk mengambil keputusan pembangunan tanpa harus dipusingkan oleh kepentingan politik dan adu kepentingan di DPR. Apakah keputusan itu terkait kanal banjir timur atau barat, moratorium pembangunan mal atau kawasan perumahan elite, monorail, atau bahkan pemindahan ibukota, kita serahkan pada pemerintah untuk merealisasikannya.

Kalau banjir kali ini hanya dilewatkan dengan diskusi siang malam di stasiun TV atau meluahkan rasa ‘keprihatinan’ saja, maka akan sia-sia belasan nyawa yang melayang di parkiran basement gedung perkantoran atau tempat lain di Jakarta.

Tentu saja semua saran ini lebih mudah diucapkan dan ditulis diatas kertas. Dalam praktiknya, belasan gubernur Jakarta telah pergi dengan berbagai cerita kegagalan dalam menghadapi banjir langganan yang sudah datang sejak zaman Belanda.

Sebagai warga Jakarta, sudah saatnya kita semua mengambil langkah drastis dan mencari jalan bagaimana mengurangi  beban yang ditanggung Jakarta. Pada level institusi, perlu dipertimbangkan pemindahan berbagai kantor pusat BUMN dan perusahaan swasta nasional ke daerah lain. Setidaknya hal ini akan menggerakkan puluhan perusahaan kecil dan ribuan karyawan yang terlibat didalamnya untuk ikut pindah dan menyesuaikan diri.

Pada level individu, mungkin sudah pada tempatnya kita semakin peduli terhadap lingkungan dan alam tempat kita tinggal. Dan sudah saatnya kita kembali membuka mata hati atas berbagai kerusakan buah dari tangan-tangan kita. Barangkali sudah terlalu lama manusia mengabaikan larangan Allah SWT dan tidak henti-hentinya melakukan kerusakan (fasad) di muka bumi. Kalau bencana demi bencana tidak juga dapat menyadarkan kita, sungguh, apalagi yang bisa?! Wallahu a’lam.***